Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Ditangguhkan, Ini Penyebabnya
JAKARTA - Bansos PKH BPNT tahap 3 tahun 2026 mulai disalurkan secara bertahap untuk periode Juli, Agustus, dan September. Namun, tidak semua keluarga penerima manfaat (KPM) bisa menerima pencairan tersebut karena sebagian bantuan disebut ditangguhkan.
Informasi itu disampaikan dalam video YouTube Ahmad Risendi yang membahas pencairan bantuan sosial pada Agustus 2026. Selain PKH dan BPNT, penerima manfaat juga disebut mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan.
Pencairan PKH dan BPNT tahap 3 belum berlangsung serentak di seluruh daerah. Ada wilayah yang sudah menerima pencairan, sementara daerah lainnya masih menunggu proses penyaluran.
Baca Juga: Cara Cek Bansos dengan NIK, Status Sembako dan PKH Bisa Dilihat
PKH dan BPNT Cair Bertahap
Bansos PKH BPNT tahap 3 mencakup bantuan untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Karena proses penyaluran dilakukan secara bertahap, waktu pencairan setiap daerah bisa berbeda.
Dalam video tersebut, penerima diminta tidak terlalu sering melakukan pengecekan. Pengecekan status bantuan disebut cukup dilakukan sekitar satu kali dalam sepekan, terutama jika harus datang ke agen dan berpotensi mengeluarkan biaya administrasi.
Selain PKH dan BPNT, bantuan pangan berupa beras juga disebut menjadi salah satu bantuan yang disalurkan pada periode tersebut. Bantuan itu berasal dari program yang disebut berkaitan dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog.
Jumlah beras yang diterima mencapai 30 kilogram per KPM untuk alokasi tiga bulan. Artinya, setiap bulan penerima mendapatkan 10 kilogram beras.
Penerima bantuan beras tidak hanya berasal dari keluarga yang mendapatkan PKH atau BPNT. Dalam informasi tersebut disebutkan ada pula masyarakat yang tidak menerima kedua program itu, tetapi tetap mendapatkan bantuan beras.
1,4 Juta Penerima Disebut Terdampak
Di tengah proses pencairan, terdapat kelompok penerima yang bantuan PKH dan BPNT tahap 3-nya ditangguhkan. Penyebab yang disampaikan berkaitan dengan adanya indikasi penggunaan identitas penerima untuk aktivitas judi online.
Dalam video disebutkan, terdapat temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Data tersebut disebut berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).
