TPG THR 100 Persen Cair September 2026? Ini Penjelasan Terbarunya
JAKARTA - Kabar TPG THR 100 persen cair September 2026 ramai beredar di sejumlah grup guru. Namun, hingga 12 September 2026, belum ditemukan keterangan resmi pemerintah yang memastikan pencairan tunjangan tersebut pada bulan ini.
Informasi mengenai pencairan TPG THR 100 persen disebut beredar dalam bentuk gambar dan unggahan dari sejumlah akun. Narasi yang muncul menyebutkan tunggakan atau carry over TPG THR 100 persen dijadwalkan cair pada September 2026.
Channel Gurobot 21 kemudian menelusuri informasi tersebut bersama tim. Hasil penelusuran menyimpulkan belum ada pernyataan resmi pemerintah yang secara khusus mengonfirmasi pencairan TPG THR 100 persen pada September.
Selain itu, sumber yang digunakan dalam berbagai unggahan tersebut dinilai tidak jelas. Karena itu, guru diminta berhati-hati sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi mengenai pencairan tunjangan.
Menurut Gurobot 21, informasi yang akurat seharusnya memiliki sumber yang jelas dan kredibel. Hingga batas informasi yang dibahas dalam video, belum ditemukan pernyataan pemerintah maupun surat edaran yang memastikan TPG THR 100 persen akan dicairkan September 2026.
Tiga Informasi tentang Guru PPPK
Di tengah kabar yang belum terkonfirmasi tersebut, terdapat sejumlah informasi lain mengenai guru PPPK yang disebut berasal dari penjelasan Dirjen dalam rapat dengan DPR.
Informasi pertama berkaitan dengan guru PPPK paruh waktu. Disebutkan bahwa mulai 2027 akan ada peralihan status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes lagi.
Dalam keterangan yang dikutip dalam video, anggaran untuk proses peralihan tersebut disebut telah tersedia. Jumlah PPPK paruh waktu yang disebut mencapai 231.246 orang, dengan anggaran yang disebut dijamin Kementerian Keuangan sebesar Rp1 triliun.
Informasi kedua berkaitan dengan rencana penarikan guru PPPK ke pemerintah pusat. Dalam penjelasan yang disampaikan, guru PPPK nantinya akan berada di bawah pusat sehingga gajinya bersumber dari APBN.
Kebijakan tersebut disebut berkaitan dengan kondisi sejumlah daerah yang mengalami kesulitan dalam penganggaran gaji ASN PPPK. Jika menjadi ASN pusat, kontrak guru disebut akan berada dengan Menteri Pendidikan sebagai pejabat pembina kepegawaian.
