TPG THR 100 Persen Cair September 2026? Ini Fakta Terbarunya
JAKARTA - Kabar TPG THR 100 persen atau carry over tunjangan profesi guru akan cair September 2026 kembali beredar di kalangan guru. Namun, hingga pertengahan September, belum ada pernyataan resmi maupun surat edaran pemerintah yang mendukung informasi tersebut.
Narasi mengenai pencairan tunggakan TPG THR 100 persen September 2026 disebut beredar luas melalui grup diskusi guru di WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Informasi itu bahkan disertai poster yang mengklaim pencairan akan dilakukan bulan ini.
Channel Zona Guru menyatakan telah melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap informasi tersebut. Hasilnya, kabar tersebut dinilai belum memiliki sumber yang dapat dipercaya.
Baca Juga: TPG THR 100% 2026 Belum Cair, Regulasi Disebut Sudah Ada
Karena itu, guru diimbau tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Terlebih, sampai memasuki 15 September 2026 belum ditemukan pernyataan resmi atau surat edaran pemerintah yang memastikan jadwal pencairan TPG THR 100 persen.
Di tengah kabar tersebut, terdapat sejumlah kebijakan terkait guru PPPK yang disebut berdasarkan keterangan Direktur Jenderal dalam pembahasan di DPR.
PPPK Paruh Waktu Akan Beralih ke Penuh Waktu
Kebijakan pertama berkaitan dengan status PPPK paruh waktu. Dalam informasi yang disampaikan, peralihan menjadi PPPK penuh waktu akan mulai dilaksanakan pada 2027.
Guru PPPK paruh waktu disebut akan otomatis diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa mengikuti tes lagi. Alasannya, mereka dinilai telah melewati proses seleksi sebelumnya dan sudah memiliki nomor induk pegawai.
Dalam video juga disebutkan adanya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk 231.246 PPPK paruh waktu. Namun, angka nilai anggaran dalam transkrip tidak terdengar secara jelas sehingga tidak dicantumkan sebagai nominal pasti.
Kebijakan kedua menyangkut rencana penarikan guru PPPK ke pemerintah pusat. Sebelumnya, PPPK guru berada di bawah naungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut disebut menimbulkan persoalan penganggaran di sejumlah daerah.
Dengan skema baru, PPPK guru, baik paruh waktu maupun penuh waktu, disebut akan berada di bawah pemerintah pusat atau Kementerian Pendidikan. Kontrak kerja nantinya disebut langsung dengan Menteri Pendidikan selaku PPK.
