BLITAR– Sebagai bentuk kepedulian, Bupati Blitar dan Gubernur Jawa Timur meresmikan puluhan unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana tanah gerak di Kecamatan Wates, Rabu (11/10/2023).
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga menggelar pasar murah dan menyerahkan bantuan ke berbagai kelompok masyarakat dalam rangkaian acara kemarin.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Blitar Rini Syarifah tiba di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, pada pukul 11.00. Keduanya menyerahkan kunci rumah huntara secara simbolis kepada para penghuni.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bencana tanah gerak memang berisiko. Untuk itu, dia berharap agar keluarga yang belum menjadi penerima huntara bisa segera ditangani. Untuk diketahui, total ada sekitar 118 rumah yang diusulkan untuk direlokasi. Sejauh ini, jumlah huntara yang terealisasi mencapai 50 unit.
Itu berarti pemkab masih harus merealisasikan 68 unit lagi. “Nantinya pemprov akan mendukung untuk membangun unit yang belum terealisasi. Jadi, masyarakat harus mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan,” tutut Khofifah.
Menurut dia, pergerakan lempeng bumi tidak bisa diprediksi. Maka, mitigasi bencana memang harus dilakukan secara komprehensif agar masyarakat terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
Dia juga memmastikan bahwa masyarakat terdampak bisa segera menempati huntara yang baru diresmikan. Sebab, 50 unit huntara yang ada di Kecamatan Wates itu dalam keadaan siap huni. “Iya. Bahkan, sistem kelistrikan dan sanitasinya juga sudap siap digunakan,” tandasnya.
Bupati Blitar Rini Syarifah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Jatim yang berkenan hadir dalam peresmian huntara kemarin. Dia menilai dukungan dari Pemprov Jatim memang diperlukan dalam upaya menyejahterakan masyarakat Kabupaten Blitar.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jatim. Akhirnya pada hari ini (kemarin, Red) relokasi rumah atau huntara korban tanah gerak bisa ditempati. Hal ini atas dukungan Pemprov Jatim yang hadir dengan membangun 50 unit dari anggaran tidak terduga,” ujar Rini.
Dia mengakui wilayah Kabupaten Blitar merupakan daerah yang rawan terjadi bencana. Berbagai upaya mitigasi digelar guna meminimalkan dampak bencana. Mulai dari apel siaga hingga sosialisasi.
Dia meminta berbagai elemen masyarakat untuk memahami daerah rawan bencana yang telah dipetakan. “Selain itu, petugas tanggap bencana juga harus mengaktifkan early warning system (EWS) dan melakukan pengecekan perlengkapan penanggulangan bencana,” sebutnya.
Huntara yang baru diresmikan bernama Kampung Indah Purworejo (KIP). Perempuan berkacamata ini menambahkan, nama itu merupakan bentuk kepedulian pemprov dan pemkab kepada masyarakat.
“Masih ada 68 rumah yang belum direlokasi. Kami berharap uluran tangan Ibu Gubernur untuk membantu masyarakat Kabupaten Blitar,” ujarnya.
Rini mengungkapkan bahwa di tahun ini pemkab sedang melangsungkan proses perbaikan di tiga jembatan. Ketiga jembatan yang dimaksud rusak akibat terdampak bencana alam. Nah, dengan intensifnya mitigasi dan sosialisasi, diharapkan dapat membuat masyarakat dan pemerintah lebih mawas dalam menyikapi bencana.
“Harapannya ke depan bencana sudah tidak melanda lagi di Kabupaten Blitar. Sehingga anggaran bisa difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Rampung agenda peresmian huntara di Kecamatan Wates, rombongan Pemprov Jatim dan Pemkab Blitar mulai bertolak ke kantor Bupati Blitar di Kecamatan Kanigoro. Rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 14.00.
Di sana, pemprov menggelar dua agenda sekaligus. Yaitu, pasar murah bagi masyarakat umum dan penyerahan berbagai bantuan sosial ke berbagai kelompok masyarakat.
Tak kurang lima lapak berjajar di halaman kantor Bupati Blitar. Berbagai kebutuhan rumah tangga dijajakan dengan harga terjangkau. Teka heran seluruh lapak dipenuhi oleh masyarakat yang rela mengantre demi mendapatkan sembako murah. Khofifah dan Rini juga sempat berbincang dengan para pedagang dan pembeli.
Lalu, pemprov menyerahkan bantuan sosial ke berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari kelompok penyandang disabilitas, kelompok usaha bersama (KUBE), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), taruna tanggap bencana (Tagana), Jatim Social Care (JSC), hingga pelaku usaha mikro. (jar/c1/dit)
Editor : Didin Cahya Firmansyah