BLITAR – Program sanitasi air limbah dan pengelolaan-pengembangan sistem penyediaan air minum, jadi salah satu perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar tahun ini. Hal itu membuat dinas melakukan akselerasi dalam upaya menuntaskan proyek di sisa waktu sebulan ke depan.
Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Blitar Rudi Widianto mengungkapkan, ada tiga sumber pendanaan yang digunakan oleh dinas untuk program sanitasi. Yakni, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana insentif daerah (DID). Adapun total anggaran yang yang dikelola untuk melakukan pengerjaan program sanitasi air limbah tahun ini mencapai angka sekitar Rp 12,7 miliar (M). “Secara keseluruhan, jumlah total masyarakat yang terdampak dalam kegiatan sanitasi air limbah sebanyak 1.195 KK (kepala keluarga, Red),” jelasnya.
Rinciannya, pendanaan yang bersumber dari DAU digunakan untuk pembangungan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) sejumlah 47 unit di Desa Panggungrejo. Proyek ini didasarkan pada hasil musrenbang.
Kemudian, pendanaan dari DAK didasarkan pada SK stunting dinas kesehatan untuk membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berkapasitas 50 sambungan rumah (SR) di lima desa. Yakni, Desa Tegalasri, Balerejo, Sumberagung, Ngaringan, dan Soso.
Dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan MCK di 13 desa/kelurahan. Yaitu, Desa Ampelgading, Sidomulyo, Ngrendeng, Kalimanis, Suru, Gadungan, Banggle, Slorok, Dawuhan, Karangbendo, Tugurejo, Bumiayu, dan Desa Pojok, Kecamatan Ponggok. “Dengan jumlah warga yang terdampak di setiap desa mencapai 50-85 KK,” kata Rudi.
Adapun realisasi proyek yang bersumber dari DID didasarkan pada SK miskin ekstrem dinas sosial (dinsos) yang digunakan untuk membangun fasilitas MCK di 24 desa/kelurahan. Yaitu, Desa Popoh, Ploso, Jambewangi, Tegalrejo, Candirejo, Sidorejo, Salam, Sumbersih, Kelurahan Tawangsari, Slorok, Krisik, Gondang, Jiwut, Kedawung, Kamulan, Kaweron, Talun, Jeblog, Gadungan, Ngaringan, Bumirejo, Pagerwojo, Sukorejo, dan Desa Sutojayan.
“Progres dalam program dari DAK sudah mencapai sekitar 90 persen. Saat ini, kami sedang ajukan proses pembayaran termin terakhir. Sedangkan DAK itu dibagi ke dalam tiga termin. Lalu, untuk proyek DID, kami lakukan secara kontraktual karena waktunya mepet. Selain itu, jumlah desa cukup banyak dan anggarannya tidak terlalu besar,” bebernya.
Lalu, sumber pendanaan program pengelolaan-pengembangan sistem penyediaan air bersih berasal dari DAK dan DAU dengan total anggaran sekitar Rp 13,6 M. Kegiatan pengerjaan proyek ini tersebar di 20 desa/kelurahan. Yakni, Desa Tugurejo, Tulungrejo, Binangun, Dawuhan, Sukoanyar, Ngreco, Karangrejo, Boro, Olak Alen, Banjarsari, Sidomulyo, Doko, Suru, Kalimanis, Sumberagung, Gadungan, Soso, Slumbung, Semen, dan Desa Krisik.
Tidak hanya itu, ada enam proyek yang pendanaannya bersumber dari APBN. Yakni, pembangunan fasilitas penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di enam desa/kelurahan. Di antaranya, Desa Penataran, Modangan, Tambakrejo, Tumpakoyot, Sumberjo, dan Kelurahan Babadan. “Setiap desa/kelurahan masing-masing dianggarkan Rp 400 juta,” akunya.
Dia menerangkan, ada dua desa yang menjadi penerima manfaat program yang bersumber dari DAU. Yaitu, Desa Wonotirto dan Desa Pulerejo. Nominal yang dialokasikan di masing-masing desa mencapai Rp 300 juta.
Secara umum, lanjut Rudi, pihaknya tidak menemui kendala signifikan dalam proses pengerjaan proyek. Bahkan, saat ini, progres sejumlah proyek yang dimaksud sudah mencapai sekitar 90 persen. “Proyek DAK dikerjakan sejak Maret dan ditarget selesai Desember. Progresnya saat ini mencapai 95 persen. Proyek dari DAU sudah mencapai 80 persen. Dan program pamsimas sudah selesai sejak Oktober lalu,” tegasnya.
Dia memastikan dinas bakal mengkebut proyek-proyek yang disebutkan di atas agar rampung sesuai target yang ditentukan. Sebab, sanitasi dan air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Itu juga alasan dinas PUPR menjadikan sanitasi dan pengelolaan air minum sebagai bagian dari program prioritas tahun ini.
“Di lapangan, kami akan minta pihak pelaksana untuk mengoptimalkan tenaga kerja. Itu juga berlaku untuk hal-hal yang bersifat administratif. Masalah stunting dan kemiskinan itu memang harus dijadikan fokus. Apalagi mencakup soal kebutuhan pokok masyarakat,” tandasnya. (dit/c1/hai)
Editor : Doni Setiawan