RADAR TULUNGAGUNG - Rosan Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan tegas Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau WHOOSH.
Purbaya sebelumnya telah menolak keras penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek strategis yang kini dikenal sebagai Kereta Cepat WHOOSH tersebut.
Rosan Roeslani menyampaikan bahwa saat ini Danantara sedang dalam proses mengkaji dan mengevaluasi secara mendalam sejumlah opsi yang tersedia untuk penyelesaian utang.
Ia memastikan keputusan yang diambil nantinya bersifat komprehensif dan telah disepakati oleh seluruh kementerian terkait.
Menurut Rosan Roeslani, proses pengkajian opsi penyelesaian utang proyek kereta cepat tersebut masih berlangsung di internal Danantara.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum melakukan pembicaraan dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Keuangan, mengenai opsi-opsi yang sedang disusun.
Rosan Roeslani bahkan mengaku merasa bingung lantaran Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah lebih dahulu memutus kebijakan untuk tidak menggunakan anggaran negara (APBN) di tengah proses kajian internal yang masih berjalan di tubuh Danantara.
“Saya juga bingung, ya, karena kita kan lagi evaluasi. Kita juga belum berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan terkait hal ini. Kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi satu, opsi dua, dan lainnya,” jelas Rosan Roeslani di, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Sebagai CEO Danantara, Rosan Roeslani menekankan pentingnya proses kerja yang terstruktur dan terukur dalam penanganan masalah utang proyek strategis seperti Kereta Cepat WHOOSH.
Proses evaluasi penanganan utang ini disebut sedang dilakukan oleh COO Danantara, Dony Oskaria.
Menkeu Purbaya Menolak APBN, Dorong Danantara Tangani Utang
Penolakan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap penggunaan APBN untuk menanggung beban utang Kereta Cepat WHOOSH yang dikelola PT KCIC telah disampaikan secara langsung kepada Rosan Roeslani.
Purbaya menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat harus ditangani oleh Danantara.
Menkeu mendorong penyelesaian pembiayaan proyek strategis ini dilakukan melalui Danantara, sebuah lembaga yang dianggap memiliki kapasitas keuangan mandiri.
Alasan utama Purbaya mendesak Danantara terlibat adalah karena lembaga tersebut telah mengambil setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya signifikan, berkisar antara Rp 80 triliun hingga Rp 90 triliun.
Baca Juga: Menggagas Solusi Utang Whoosh: Purbaya Minta Danantara Cicil Rp2 Triliun ke China Tanpa Bebani APBN
Purbaya menilai jumlah dividen yang diterima Danantara itu lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan pembayaran tahunan utang kereta cepat yang diperkirakan hanya sekitar Rp 2 triliun.
“Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutupi Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” terang Purbaya usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Purbaya juga meyakini bahwa uang dividen yang diterima Danantara setiap tahunnya akan terus bertambah, melebihi Rp 90 triliun.
Langkah ini dianggap penting oleh Purbaya untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta, sehingga proyek infrastruktur tidak terus-menerus membebani APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Sebelumnya, Purbaya juga sempat mengkritik Danantara yang dikabarkan ingin memborong obligasi menggunakan dividen BUMN.
Komitmen Danantara: Kajian Komprehensif dan Konsensus Kementerian
Meskipun Menkeu telah mengambil posisi tegas, Danantara, di bawah kepemimpinan Rosan Roeslani, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kajian internalnya terlebih dahulu.
Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kajian tersebut harus dilakukan secara mendalam.
Tujuannya adalah agar keputusan yang dihasilkan nantinya benar-benar komprehensif dan dapat disepakati bersama oleh seluruh kementerian/lembaga yang terkait.
Rosan Roeslani menuturkan, setelah analisa komprehensif ini selesai dan lengkap, barulah Danantara akan menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan dan menyampaikan opsi-opsi penyelesaian tersebut ke semua kementerian terkait.
Penanganan masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini memang dipastikan akan melibatkan banyak kementerian.
"Nah itu yang ingin akan kami sampaikan pada saat analisa komprehensif ini sudah lengkap. bersamaan dengan itu, baru kita tentukan apa yang dibutuhkan seluruh menteri karena kami danantara tidak bisa berjalan sendiri gitu kan," terang Rosan Roeslani.
Ia menambahkan bahwa Danantara akan berpegangan pada prinsip kerja yang terstruktur dan terukur. Setelah semua opsi matang, barulah hasilnya akan dibicarakan kepada publik.
Rosan Roeslani berharap, setelah proses evaluasi internal yang dilakukan oleh pihaknya rampung, Danantara dapat membahas jalan keluar terbaik bersama Kementerian/lembaga lain.
“Dengan nanti keputusan semua Menteri atau pihak yang terkait apapun keputusannya itu ya itu yang saya yakin yang terbaik dan yang akan kita jalankan,” tutup Rosan Roeslani, menekankan pentingnya konsensus lintas institusi dalam menyikapi persoalan utang Kereta Cepat WHOOSH ini. ****
Editor : Dharaka R. Perdana