RADAR TULUNGAGUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi nasional.
Purbaya menyoroti masih lemahnya daya saing Indonesia dibanding sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, Singapura, hingga Malaysia yang tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor sebagai lokasi investasi daripada Indonesia.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking guna menyelesaikan masalah investasi yang menghambat aktivitas perekonomian.
Kelompok kerja ini disiapkan sebagai kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala nyata di lapangan, yang akan diselesaikan melalui sidang debottlenecking secara berkala.
Baca Juga: Kenaikan Gaji ASN 2026 Masih Dikaji Kemenkeu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Belum Ada Keputusan Final
“Di situ, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ungkap Menkeu dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta pada Senin (1/12/2025).
Menkeu menyampaikan keyakinannya bahwa pendekatan berbasis lapangan akan mempercepat perbaikan ekosistem investasi.
Keyakinan tersebut didasari pengalaman penyelesaian 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada periode 2016–2019.
Melalui mekanisme baru ini, pemerintah menekankan bahwa reformasi regulasi akan disusun berdasarkan realitas lapangan, bukan sebaliknya.
Baca Juga: Isi Surat Menpan RB ke Menkeu soal Kenaikan Gaji PNS 2026, Purbaya Yudhi Sadewa Masih Belum Beri Kepastian
“Ke depan, kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, tapi dari lapangan ini ke peraturan nanti,” jelas Menkeu.
Selain pembenahan birokrasi, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga pasar domestik agar tidak dikuasai produk ilegal impor.
Baca Juga: Momen Kocak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kelas Ekonomi: “Lu Ngapain?” Hebohkan Siswa SMA
Pengetatan border terhadap barang bekas ilegal diarahkan untuk memberi ruang tumbuh bagi industri lokal.
Kombinasi antara penguatan permintaan domestik, kolaborasi fiskal–moneter, dan perbaikan iklim investasi disebut sebagai prasyarat agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 6 persen mulai tahun depan, lalu bergerak menuju target 8 persen dalam 4–5 tahun ke depan.
“Jadi, tumbuh 8 persen susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan dan iklim investasi perbaiki,” pungkas Menkeu. ****