JAKARTA – Isu bursa Deputi Gubernur BI kembali menjadi perhatian pasar setelah Menteri Keuangan memberikan pernyataan terbuka terkait kemungkinan masuknya nama Thomas sebagai kandidat pimpinan Bank Indonesia. Pernyataan tersebut muncul di tengah spekulasi publik soal pertukaran jabatan antara pejabat fiskal dan moneter yang dinilai berpotensi memengaruhi independensi bank sentral.
Menkeu mengakui bahwa informasi yang beredar di publik belum sepenuhnya lengkap. Namun ia membenarkan bahwa arah pergerakan nama dalam bursa Deputi Gubernur BI memang mengarah pada skema pertukaran posisi. “Kelihatannya begitu. Kalau bocorannya seperti itu, ya kayaknya switch,” ujarnya.
Menkeu Dukung Thomas Masuk Bursa Deputi Gubernur BI
Menanggapi masuknya nama Thomas, Menkeu menyatakan dukungannya. Menurutnya, perpindahan dari ranah fiskal ke moneter justru memberikan nilai tambah bagi pengambilan kebijakan. “Baguslah, supaya Pak Thomas punya pengalaman lebih luas. Dari fiskal masuk ke moneter itu bagus,” katanya.
Baca Juga: Puluhan Klub Ikuti Kejurprov Bola Voli U-18 Antar Klub Se-Jawa Timur di Tulungagung
Ia juga menepis anggapan bahwa kunjungan Thomas ke Bank Indonesia sebelumnya sekadar formalitas. Menkeu menyebut proses tersebut sebagai bagian dari pembelajaran dan pengenalan sistem moneter. “Sudah ngintip dua kali, cukup. Jadi kalau pindah ke sana juga cukup,” ujarnya.
Isu Independensi BI Kembali Dipertanyakan
Di tengah menguatnya bursa Deputi Gubernur BI, muncul kekhawatiran pasar mengenai independensi Bank Indonesia. Menkeu menilai kekhawatiran tersebut berlebihan. Ia menegaskan bahwa selama tidak ada intervensi langsung dari pemerintah dalam pengambilan keputusan, independensi BI tetap terjaga.
“BI independen. Kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter. Kita koordinasi di KSSK, tapi masing-masing tetap independen,” tegasnya. Menkeu bahkan menegaskan bahwa pejabat yang masuk ke BI otomatis bukan lagi elemen pemerintah.
“Kalau dia jadi unsur pemerintah, saya kirim orang tiap sidang dewan gubernur. Itu baru unsur pemerintah. Kalau ini bukan,” katanya.
Rupiah Tertekan, Pasar Dinilai Terlalu Spekulatif
Isu bursa Deputi Gubernur BI turut memicu tekanan di pasar keuangan. Nilai tukar rupiah sempat anjlok dan mendekati level Rp17.000 per dolar AS. Namun Menkeu meminta pasar melihat kondisi secara utuh dan berbasis fundamental.
“Rupiah tergantung fundamental ekonomi. IHSG sekarang all time high. Itu artinya ada aliran dana asing masuk,” ujarnya. Menurutnya, penguatan indeks saham tidak mungkin terjadi tanpa dukungan investor global.
Baca Juga: Megawati Hangestri Tembus Top Skor Proliga 2026, Satu-satunya Pemain Lokal di Tengah Dominasi Asing
Ia meyakini pelemahan rupiah bersifat sementara dan dipicu spekulasi berlebihan. “Tinggal tunggu waktu saja rupiah menguat. Supply dolar akan bertambah,” kata Menkeu.
Strategi Jaga Likuiditas dan Kejar Pertumbuhan
Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah dan Bank Indonesia telah sepakat memastikan likuiditas sistem keuangan tetap memadai. Menkeu memastikan belanja pemerintah akan dipercepat sejak awal tahun agar uang beredar lebih cepat di masyarakat.
Selain itu, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi dan menjalankan kebijakan fiskal serta moneter secara bersamaan. “Supply, demand, investasi, moneter, fiskal, semua kita jalankan,” ujarnya.
Menkeu optimistis target pertumbuhan ekonomi 6 persen dapat dicapai. Ia menilai sinyal perbaikan sudah terlihat sejak awal tahun, termasuk dari masuknya modal asing dalam tiga bulan terakhir.
Wacana Cukai Rokok dan Defisit Fiskal
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyinggung rencana pengaturan cukai baru untuk rokok ilegal. Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan ditujukan untuk memetakan serta menutup pusat produksi ilegal.
Terkait defisit fiskal, Menkeu menegaskan bahwa pelebaran defisit merupakan konsekuensi logis dari kebijakan fiskal countercyclical. “Kalau tidak kita lakukan, kita sudah menuju resesi. Sekarang ekonomi justru sudah berbalik arah,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif bertujuan menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas sosial. “Kalau ekonomi tumbuh cepat, orang sibuk bekerja, bukan demo,” pungkasnya.
Editor : Natasha Eka Safrina