JAKARTA – Peta persaingan indeks global terhadap pasar modal dalam negeri semakin memanas. Di saat dua raksasa penyedia indeks, MSCI dan FTSE Russell, meningkatkan pengawasan ketat, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) justru mengambil langkah berani. S&P DJI memastikan bahwa proses Rebalancing Saham Indonesia 2026 pada periode Maret tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal, memberikan angin segar sekaligus ketidakpastian baru bagi arah aliran dana asing.
Langkah S&P DJI ini menjadi sorotan tajam karena dianggap berseberangan dengan tren skeptisisme global terhadap transparansi kepemilikan saham di Tanah Air. Dalam pengumumannya, S&P DJI menegaskan bahwa meskipun mereka memantau dinamika terbaru dan pedoman baru dari Bursa Efek Indonesia (BEI), proses peninjauan kuartalan untuk Rebalancing Saham Indonesia 2026 akan tetap mengacu pada prosedur standar dan metodologi yang berlaku saat ini.
Keberanian S&P DJI ini muncul di tengah badai aksi jual besar-besaran yang dipicu oleh kekhawatiran atas struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Kurangnya transparansi ini dituding berpotensi melebih-lebihkan angka free float, yang menjadi variabel krusial bagi investor dalam menentukan bobot Rebalancing Saham Indonesia 2026.
Tekanan dari MSCI dan Penundaan FTSE Russell
Berbeda dengan S&P, FTSE Russell sebelumnya telah mengumumkan penundaan tinjauan indeks Indonesia yang seharusnya dilakukan pada Maret ini ke bulan Juni. Alasan utamanya adalah untuk menghindari lonjakan arus keluar dana (outflow) yang bisa merugikan pasar akibat ketidakpastian porsi saham publik. Sementara itu, MSCI juga masih terus mengkaji isu aksesibilitas dan kelayakan investasi hingga Mei mendatang.
Peringatan dari MSCI sebelumnya sempat memicu guncangan hebat di lantai bursa, yang tercatat sebagai salah satu aksi jual terbesar dalam hampir tiga dekade terakhir di kawasan Asia Tenggara. Perbedaan sikap antar penyedia indeks ini membuat investor kini harus lebih jeli dalam memilah portofolio mereka di tengah volatilitas tinggi.
Kinerja Emiten: Rugi di Tengah Ekspansi
Di tengah hiruk pikuk indeks global, beberapa emiten kakap juga melaporkan rapor merah sepanjang tahun 2025. Raksasa ritel PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp7,25 triliun, tumbuh 1,9% secara tahunan. Namun, pengelola Hypermart ini harus menelan pil pahit dengan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp12,19 miliar. Manajemen menyebut rugi ini membengkak akibat beban non-operasional dan investasi gencar pada inovasi format ritel baru.
Kondisi serupa dialami oleh emiten telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk (EXCL). Meski gencar melakukan ekspansi dengan menghabiskan belanja modal (Capex) sebesar Rp11,18 triliun pada 2025—naik 52% secara tahunan—perseroan melaporkan rugi bersih sebesar Rp4,42 triliun. Kerugian ini berbalik tajam dari posisi laba bersih Rp1,81 triliun di tahun sebelumnya. Untuk tahun 2026, EXCL menargetkan sinergi pasca-merger dapat merealisasikan efisiensi hingga 300 juta dolar AS.
Ekspansi Pelayaran dan Aksi Korporasi
Di sektor maritim, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) bersiap memperkuat struktur permodalan melalui aksi right issue. Perseroan berencana menerbitkan maksimal 2,03 miliar saham baru atau setara 27,39% dari modal ditempatkan. Dana segar dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk kebutuhan likuiditas umum, belanja modal, dan diversifikasi usaha.
ELPI dijadwalkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 9 Maret 2026 untuk meminta restu pemegang saham. Langkah ini dipandang sebagai strategi defensif sekaligus ofensif dalam menghadapi dinamika ekonomi 2026 yang penuh tantangan. Dengan berbagai aksi korporasi dan ketidakpastian indeks global, pasar saham Indonesia diprediksi masih akan berada dalam fase konsolidasi yang ketat.
Editor : Natasha Eka Safrina