JAKARTA - Revolusi Iran 1979 menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah politik dunia modern. Perubahan drastis dari monarki sekuler pro-Barat menjadi Republik Islam berbasis Syiah tidak terjadi dalam semalam. Ada rangkaian panjang konflik politik, kudeta, hingga ledakan kemarahan rakyat yang akhirnya menjatuhkan Shah Iran.
Revolusi Iran 1979 tak bisa dilepaskan dari kekuasaan Dinasti Pahlavi, terutama di era Mohammad Reza Pahlavi. Di bawah kepemimpinannya, Iran dikenal sebagai negara sekuler yang sangat dekat dengan Barat, bahkan dijuluki “Paris of the East”. Namun di balik modernisasi dan gemerlap pesta kerajaan, tersimpan ketimpangan sosial dan represi politik yang memicu kemarahan luas.
Untuk memahami Revolusi Iran 1979, sejarah harus ditarik lebih jauh ke masa ayahnya, Reza Shah Pahlavi, yang naik takhta pada 1925 setelah menggulingkan Dinasti Qajar.
Sekularisme Paksa dan Modernisasi Ala Barat
Reza Shah menerapkan sekularisme ketat. Hijab dilarang di ruang publik, simbol-simbol keagamaan dibatasi, dan ulama ditekan. Ia mendorong westernisasi besar-besaran: membangun rel kereta, mendirikan Universitas Teheran, serta mengirim pelajar ke Eropa.
Di sektor energi, Reza Shah berusaha menekan dominasi perusahaan minyak Inggris, Anglo-Iranian Oil Company (AIOC). Namun kedekatannya dengan Jerman Nazi memicu kecurigaan Inggris dan Uni Soviet saat Perang Dunia II. Pada 1941, kedua negara menginvasi Iran dan memaksa Reza Shah turun takhta. Ia digantikan putranya, Mohammad Reza Pahlavi.
Kudeta 1953 dan Peran CIA
Masa pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi menjadi titik penting sebelum Revolusi Iran 1979. Pada 1951, Mohammad Mossadegh terpilih sebagai perdana menteri dan menasionalisasi industri minyak Iran. Kebijakan ini membuat Inggris murka.
Inggris lalu menggandeng Amerika Serikat. Melalui operasi rahasia bernama Operation Ajax pada 1953, CIA dan MI6 membantu menggulingkan Mossadegh. Ia ditangkap dan dikenai tahanan rumah seumur hidup. Sejak saat itu, kekuasaan Shah semakin kuat dengan dukungan Barat.
Kudeta 1953 menjadi luka politik mendalam bagi rakyat Iran. Banyak kalangan menilai Shah hanyalah boneka Amerika dan Inggris.
Baca Juga: Wiranto Kenang Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno Sebagai Prajurit Sejati dan Negarawan Paripurna
White Revolution dan Ketimpangan Sosial
Pada 1963, Shah meluncurkan program “White Revolution”. Isinya antara lain reformasi agraria, hak pilih perempuan, pembangunan infrastruktur, dan modernisasi pendidikan. Secara ekonomi, kebijakan ini mendorong pertumbuhan pesat di kota-kota besar.
Namun dampaknya tidak merata. Petani yang mendapat tanah sering kali tidak memiliki modal untuk mengelolanya. Korupsi merajalela. Di desa-desa, kemiskinan tetap tinggi. Ketimpangan sosial makin tajam antara elite kota dan rakyat pedesaan.
Di sisi lain, polisi rahasia SAVAK yang dibentuk dengan bantuan CIA dan Mossad dikenal brutal dalam membungkam oposisi. Penangkapan, penyiksaan, hingga penghilangan paksa menjadi momok bagi masyarakat.
Pesta 2.500 Tahun Monarki: Simbol Kemewahan di Tengah Krisis
Puncak kemarahan publik terjadi saat Shah menggelar pesta mewah pada 1971 untuk merayakan 2.500 tahun monarki Persia. Acara digelar di Persepolis dengan biaya fantastis, diperkirakan mencapai ratusan juta dolar dalam nilai sekarang.
Tamu-tamu elite dunia diundang, sementara rakyat Iran banyak yang masih hidup dalam kemiskinan. Pesta ini menjadi simbol jarak antara penguasa dan rakyat. Kritik terhadap Shah makin keras.
Bangkitnya Ayatollah Khomeini
Sosok penting dalam Revolusi Iran 1979 adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ia menentang sekularisme dan kebijakan Shah sejak awal 1960-an. Setelah ditangkap dan diasingkan, Khomeini terus menyebarkan pesan perlawanan melalui rekaman kaset yang diselundupkan ke Iran.
Menjelang 1978, gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi. Insiden “Black Friday” memakan banyak korban jiwa saat pasukan keamanan menembaki demonstran. Dukungan terhadap Khomeini semakin menguat.
Pada Januari 1979, Shah meninggalkan Iran. Sebulan kemudian, Khomeini kembali dari pengasingan di Prancis dan disambut jutaan pendukung.
Lahirnya Republik Islam Iran
Setelah Shah tumbang, referendum digelar. Hasilnya, sekitar 90 persen pemilih mendukung pembentukan Republik Islam. Revolusi Iran 1979 resmi mengakhiri monarki dan menggantinya dengan sistem teokrasi berbasis Syiah.
Khomeini menjadi pemimpin tertinggi. Struktur politik baru memberi kekuasaan besar kepada ulama. Partai-partai komunis yang sempat membantu gerakan revolusi justru kemudian diberangus.
Sejak saat itu, Iran berubah drastis. Dari negara sekuler pro-Barat menjadi negara yang mendefinisikan dirinya melalui identitas Islam Syiah dan sikap perlawanan terhadap Amerika Serikat.
Revolusi Iran 1979 bukan sekadar pergantian rezim. Ia mengubah peta politik Timur Tengah, memengaruhi hubungan global, dan dampaknya masih terasa hingga hari ini.
Editor : Divka Vance Yandriana