RADAR TULUNGAGUNG - Disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu topik bahasan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (9/9/2025).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan yang berjalan saat ini perlu dioptimalkan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas.
Apalagi Presiden Prabowo juga sudah menggariskan untuk mempecrepat program prioritas pemerintah.
Baca Juga: Dilarang Ada Hambatan Ala Kertas, Presiden Prabowo Minta Program Prioritas Pemerintah Dipercepat
“Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya usai rapat.
Lebih jauh, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan mengacu pada ketentuan undang-undang, yakni defisit maksimal di level 3 persen. Ia memastikan langkah percepatan program pembangunan tidak akan keluar dari aturan yang berlaku.
“Kita akan mengikuti undang-undang yang ada. Itu keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kita ikuti aturan defisit maksimal 3 persen,” jelasnya.
Terkait kekhawatiran publik mengenai defisit APBN yang berpotensi memicu inflasi, Purbaya menepis anggapan tersebut.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai kisaran 6,5–6,7 persen masih berada dalam kondisi aman.
Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Dorong Pengaktifan Pos Ronda di Tingkat RT dan RW, Daerahmu Siap Memulai?
“Defisit APBN tidak otomatis menyebabkan inflasi. Kita harus melihat kapasitas ekonomi secara menyeluruh, apakah mampu menciptakan pertumbuhan atau tidak,” ujarnya.
Selain itu, Purbaya juga menyoroti pentingnya stimulus tambahan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah disebut tengah menyiapkan strategi percepatan implementasi program yang ada agar pemulihan ekonomi berlangsung lebih cepat.
“Kuncinya di situ. Seberapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja tersedia lebih banyak. Itu yang dikejar pemerintah ke depan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia agar kebijakan percepatan pembangunan tidak mengganggu likuiditas sistem perbankan. ****
Editor : Dharaka R. Perdana