RADAR TULUNGAGUNG – Polemik antara Cucun Ahmad Syamsurijal dan para ahli gizi dalam rapat konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus menjadi perbincangan publik.
Setelah pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal bahwa program MBG “tidak perlu ahli gizi” viral, tensi di kalangan tenaga profesional semakin naik.
Namun, klarifikasi terbaru Cucun Ahmad Syamsurijal menunjukkan bahwa situasi sebenarnya jauh lebih kompleks daripada potongan video yang beredar.
Menurut Cucun Ahmad Syamsurijal, perdebatan panas dalam rapat tersebut berawal dari laporan-laporan lapangan yang masuk dalam fungsi pengawasan DPR.
Banyak pihak mengeluhkan ketidakcocokan tenaga gizi dengan mitra penyedia MBG.
Di beberapa tempat, tenaga gizi dinilai kurang adaptif terhadap sistem operasional dapur, sementara di tempat lain, mereka justru berpindah tanpa prosedur.
Hal inilah yang membuat Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan perlunya evaluasi besar-besaran dalam distribusi tenaga gizi.
Sayangnya, cara penyampaian yang tegas dan lugas justru memicu kesalahpahaman.
Ketegangan di Rapat: Ahli Gizi Minta Dilibatkan, Cucun Menegur
Dalam video yang viral, seorang ahli gizi perempuan menyampaikan masukan bahwa kualitas gizi MBG tidak cukup hanya dengan menyediakan makanan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi BGN–Persagi agar MBG mencakup edukasi dan pemantauan kondisi gizi masyarakat.
Namun, Cucun merespons keras. Ia menilai pendapat tersebut terlalu panjang dan tidak sesuai konteks forum yang sedang membahas keluhan operasional.
Cucun juga menilai bahwa beberapa tenaga gizi muda berbicara dengan nada arogan.
“Pembuat kebijakan itu DPR. Jangan arogansi pakai undang-undang,” ujar Cucun dalam video tersebut.
Ucapannya bahwa tenaga pemantau gizi bisa dilatih dari lulusan SMA memicu kemarahan komunitas gizi nasional.
Persagi: Gizi Bukan Sekadar Bagi Makanan
Ketua Umum Persagi, Dodi Izwardi, kemudian memberikan respons tegas. Ia mengingatkan bahwa gizi adalah disiplin ilmu yang tidak bisa digantikan oleh pelatihan singkat.
“Gizi mencakup edukasi, analisis status gizi, hingga intervensi. Tidak bisa diserahkan pada tenaga tanpa dasar keilmuan,” jelasnya.
Dodi juga mengingatkan agar pemerintah tidak “mengacak-acak profesi kesehatan,” termasuk sanitasi dan gizi.
Sumber Kekacauan: MOU Mandek dan Rotasi Liar
Cucun menjelaskan dalam klarifikasinya bahwa salah satu sumber kekisruhan adalah belum dijalankannya MOU Persagi–BGN.
Akibatnya, BGN tidak punya dasar untuk memberi sanksi terhadap ahli gizi yang berpindah dapur tanpa prosedur.
“Ini membuat dapur tertentu macet, sementara dapur lain kelebihan tenaga,” ujar Cucun.
Menurutnya, momentum ini harus menjadi titik balik untuk penertiban tata kelola profesi gizi nasional.
Kelangkaan Tenaga dan Usulan di Forum
Cucun juga mengungkap bahwa ada pihak yang mengusulkan agar istilah “ahli gizi” diganti bila profesi lain nantinya dimasukkan ke MBG.
Namun ia menolak tegas usulan tersebut karena bertentangan dengan peraturan presiden dan berpotensi menghilangkan profesi gizi.
“Kalau istilahnya diganti, profesi kalian justru terancam hilang,” ucapnya.
Cucun Melunak: Klarifikasi dan Ajak Kolaborasi
Dalam klarifikasi resmi, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa ia mendukung penuh profesi ahli gizi.
Ia meminta maaf atas dinamika yang terjadi dan menegaskan bahwa ucapannya tidak dimaksudkan untuk melemahkan profesi.
Ia juga berjanji mengawal percepatan kerja sama Persagi–BGN serta peningkatan uji kompetensi sesuai UU 17/2023.
Menuju Sistem Gizi yang Lebih Teratur
Di akhir, Cucun menyebut bahwa kontroversi ini sebenarnya membuka peluang untuk memperbaiki tata kelola tenaga gizi secara menyeluruh.
Ia meminta seluruh pihak menahan diri dan bekerja sama untuk memperkuat program MBG agar tepat sasaran.***
Editor : Vidya Sajar Fitri