TANGGUNGGUNUNG, Radar Tulungagung - Pembangunan jalur lintas selatan (JLS) dikebut. Juni nanti, terdapat lanjutan pembangunan sepanjang 3,2 kilometer (km) dari titik Pantai Brumbun hingga arah Desa Jengglungharjo, Kecamatan Tanggunggunung.
"Menindaklanjuti itu, beberapa hari kemarin saya turun ke lokasi," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung Santoso melalui Kabid Tata Ruang M. Makrus Manan.
Dia menjelaskan, kegiatan lanjutan ini dibiayai murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dana tersebut digelontorkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena progres JLS di Tulungagung cepat, dan daerah responsif dalam mendukung percepatan pembangunan tersebut dengan menyelesaikan pembebasan lahan yang digunakan. “Infonya dana itu untuk kabupaten tetangga. Namun mereka belum siap. Sehingga diberikan ke kita karena kesiapan kita tahun ini pembebasan lahan selesai," jelasnya.
Lanjut dia, dengan adanya lanjutan kegiatan itu, maka ruas Popoh-Sine JLS Tulungagung masih tersisa sekitar 12 km. Nantinya, sisa trase itu akan dibiayai dari pinjaman (loan) dari Islamic Development Bank (IDB). "Semua progres yang menjadi proyek strategis nasional dikebut baik dari dana APBN maupun loan," katanya.
Sesuai kontrak, kegiatan lanjutan pembangunan jalur pantai selatan (pansela) atau JLS itu akan selesai pada akhir 2021 ini. Menurut dia, target ini sama dengan kegiatan pembangunan infrastruktur di ruas Popoh - Brumbun sepanjang 2,5 km. Bahkan ruas tersebut sekarang ini sudah hampir selesai pada proses pemadatan. "Kayaknya sama. Selesai 2021 semua untuk ruas Popoh-Brumbun dan Brumbun- Jengglungharjo itu sepanjang 5,7 kilometer," terangnya.
Makrus menyebut, apabila kedua kegiatan tersebut selesai, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan pembangunan akan dilanjutkan hingga perbatasan Blitar. Mengingat target JLS yang ditetapkan selesai pada 2022. Namun, mendukung itu, pihaknya harus menyelesaikan tanggungan daerah yaitu pembebasan lahan. Berdasarkan datanya, ada 15 haktare lahan yang belum dibebaskan. Ini karena adanya perubahan trase.
"Untuk segera membebaskan lahan yang menjadi trase JLS tersebut dan mengurus revisi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Karena mencangkup lahan pertanian dan perkebunan," katanya.
Secara rinci, ada sekitar 9 haktare lahan pertanian warga yang terimbas trase JLS. Luasan itu dari 27 kepemilikan. Selain itu, trase juga memakan lahan perkebunan yang berstatus Hak Guna Usaha dari PT Bengawan Gede Jaya seluas 6 haktare.
"Sekarang ini sedang proses yang dilakukan oleh teman-teman PU. Sedangkan peran kami, melakukan reboisasi pengganti tunggakan pohon yang terdampak trase," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Tulungagung Maryani melalui Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Subianto mengatakan, pembebasan untuk lahan perkebunan untuk kepentingan umum seperti ini, akan diganti jumlah tegakkan. Sedangkan lahan milik warga akan diganti rugi, berdasar taksir harga yang dilakukan oleh appraisal yang berkoordinasi dengan tim pengadaan lahan yang terdiri dari dinas PUPR, bagian pemerintahan, bagian hukum, nagian aset dan bappeda. "Untuk pembebasan lahan, paling cepat setahun. Karena tahapannya panjang," terangnya.
Mendukung pembangunan JLS tersebut, daerah sudah berupaya menyicil perbaikan jalan-jalan sirip. Seperti Rejosari-Sine serta ke arah Pantai Brumbun yang sudah diperkuat dengan cor. Selain itu, juga melakukan perbaikan penahan jalan. “Yang ke arah (pantai, Red) Popoh malah sudah baik. Dari kementerian programnya memang fungsional. Selama siripnya belum siap, JLS tidak akan dibangun,” tandasnya.(*)
Editor : Choirurrozaq