Berita Daerah Ekonomi Entertainment Features Gaya Hidup Headline Hobi Hukum & Kriminal Internasional Jeprat-jepret Kesehatan Kolom Kuliner Kultur Mataraman Raya Nasional Otomotif Pendidikan Politik Ratu Event Seni Budaya Serba-serbi Sportainment Tech Tempo Doeloe Travelling Tulungagungan Viral Wisata

Banyak Masalah Pertanian di Tulungagung, Simak Hasil Audiensi Antara Petani dan DPRD

Aditya Yuda Setya Putra • Kamis, 15 Mei 2025 | 22:45 WIB
Ada 19 perwakilan gapoktan di Tulungagung, pimpinan BUMN, pimpinan OPD terkait, LSM, audiensi bersama DPRD Tulungagung.
Ada 19 perwakilan gapoktan di Tulungagung, pimpinan BUMN, pimpinan OPD terkait, LSM, audiensi bersama DPRD Tulungagung.

TULUNGAGUNG – Banyaknya permasalahan pertanian di Tulungagung mendorong sejumlah pihak terkait duduk satu meja dalam agenda rapat dengar pendapat di kantor DPRD Tulungagung, Rabu (14/5/2025) pagi.

Di kesempatan ini, 19 perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) di Tulungagung, pimpinan BUMN, pimpinan OPD terkait, LSM, hingga petani dihadirkan.

Masing-masing perwakilan diberi waktu memaparkan poin-poin untuk selanjutnya ditanggapi oleh pihak lain dalam audiensi di gedung paripurna DPRD Tulungagung itu.  

Banyak poin disampaikan oleh gapoktan, LSM, hingga petani Tulungagung. Di antaranya, adanya dugaan kepengurusan gapoktan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Lalu, adanya dugaan penarikan biaya pengarian sawah di musim kemarau yang disebut memberatkan para petani Tulungagung.

Hingga, aduan soal operasional alat dan mesin pertanian (alsintan) di Tulungagung yang juga disebut memberatkan petani karena biaya yang cukup tinggi.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo mengungkapkan, dewan menampung semua masukan pihak-pihak yang dihadirkan dalam pertemuan ini. “Insya Allah terkait masalah kendala itu hal yang wajar,” tandasnya.

Dia menambahkan, ada laporan yang menyebutkan soal pemungutan biaya pengairan sawah sebesar Rp 400 ribu per 100 RU disebut membebani petani yang tergabung dalam HIPPA.

Dia menilai hal ini disebabkan oleh kondisi ketersediaan air dan topografi di masing-masing wilayah yang tidak merata.

“Jadi, Tulungagung itu kapasitasnya tiap-tiap kecamatan ndak sama. Ada yang dalam satu tahun itu paling dua kali maupun tiga kali. Ada juga yang pengairannya luar biasa bagus. Ada juga beberapa kecamatan yang pengairannya agak terkendala,” kata Widodo.

Secara umum, dia menampung seluruh masukan yang disampaikan. Nantinya akan dilakukan tindak lanjut, salah satunya dengan pengawasan untuk memastikan kondusivitas di lapangan.

“Kita menampung apa yang diutarakan audiensi hari ini. Dan alhamdulillah solusinya ke depan, dalam arti Pak Sodiq sebagai LSM, dia juga siap untuk menyinkronkan atau mengawal program itu,” ucapnya. (dit/c1/din)

Editor : Didin Cahya Firmansyah
#tulungagung #dprd #pertanian