TULUNGAGUNG – Rencana kembali menerapkan parkir berlangganan disetujui oleh DPRD Tulungagung. Meski begitu, jajaran dewan tetap memberi catatan untuk memastikan tak terjadi kebocoran anggaran atau praktik-praktik ilegal di lapangan.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono mengatakan, catatan atas rencana untuk kembali menerapkan parkir berlangganan sudah disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada jajaran Pemkab Tulungagung.
Ada berbagai poin yang disampaikan. Mulai dari faktor-faktor teknis hingga nonteknis yang berkenaan dengan rencana parkir berlangganan.
“Suatu misal kalau nanti kita menerapkan parkir berlangganan, sistem rekrutmennya juru parkir harus jelas. Zona yang ditempatkan juga harus jelas,” ungkapnya.
Baca Juga: Tahu Campur Khas Lamongan Jawa Timur: Cita Rasa Tradisional yang Melegenda di Nusantara
Lalu, dia juga mendorong pemkab agar membuat rambu khusus di titik-titik yang dipilih sebagai lokasi penerapan parkir berlangganan.
“Mungkin zona parkir berlangganan di mana. Makanya regulasi dan variabel indikatornya harus terpenuhi,” sebutnya.
Politikus PDIP ini juga menegaskan bahwa pemkab perlu memastikan penerapan parkir berlangganan kali ini bebas dari praktik juru parkir (jukir) nakal.
Artinya, mereka yang ngotot menarik retribusi di lokasi parkir berlangganan wajib ditindak. Sebab, hal ini yang juga jadi sorotan dalam penerapan parkir berlanganan pada 2023 lalu.
“Bahkan mungkin seragamnya nanti ada kode khusus bahwa ini parkir yang memang dikendalikan oleh pemerintah, agar nanti tidak terjadi pelaksanaan parkir liar,” tegas Marsono.
Baca Juga: Mengapa Tulungagung Hanya Memiliki Satu Jalur Kereta Api? Simak Penjelasannya
Dewan juga berencana menggelar pertemuan dengan Pemkab Tulungagung dalam beberapa waktu ke depan. Tujuannya untuk membahas teknis tata kelola tenaga jukir.
“Kita sampaikan, kita perlu tindak lanjut diskusi diskusi-konsolidasi (terkait) jukir atau yang mengelola secara keseluruhan. Kita lakukan secara bersama, dewan juga tahu potensinya bagaimana,” akunya.
Menurut dia, hal ini penting untuk dilakukan mengingat pemerintah memproyeksikan peningkatan PAD dari sektor parkir tepi jalan umum.
“Dalam rangka menggali potensi itu agar bisa maksimal tidak terjadi kebocoran dan kemanfaatan dan peruntukan dana juga jelas,” ujar Marsono.
Disinggung soal rencana inspeksi mendadak (sidak) begitu parkir berlangganan diterapkan, dia mengaku bahwa hal itu jadi salah satu opsi. Untuk dilakukan.
Tapi, sebelumnya dewan perlu menilik sejauh mana efektivitas kebijakan baru ini saat diterapkan pada September mendatang.
“Kan tupoksinya dewan kontrol, budgeting, dan legislatif. Dan sidak itu bagian dari itu. Ya nanti suatu saat kita sidak. Atau juga boleh jadi pimpinan juga sidak secara kepentingan dan kebutuhan mendesak (atau) karena dipandang perlu,” pungkasnya. (dit)
Editor : Aditya Yuda Setya Putra