TULUNGAGUNG – Minimnya tingkat serapan APBD di akhir tahun ini menyita perhatian Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung. Itu sebabnya pemkab diminta mengoptimalkan serapan proyek fisik di penghujung tahun ini.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung menyebut bahwa kondisi ini harus disikapi secara tepat oleh Pemkab Tulungagung. Pasalnya waktu yang tersisa di tahun anggaran kian menipis. Dia mengaku sependapat dengan pernyataan sebelumnya terkait perlunya peningkatan serapan APBD.
Angka penyerapan sebesar 55 persen di akhir tahun ini juga disebut mengalami penurunan, yang menurut pemkab dikarenakan efisiensi, regulasi, dan adanya anomali terutama pada aplikasi LKPP dari versi 5 ke versi 6. Namun, Dio memberikan pandangan berbeda terkait alasan inu.
“Kita Jangan melihat kabupaten yang anomali 40 persen (di semester pertama). Ya kita coba lihat di Kota Mojokerto," bebernya.
Dia mengungkapkan, sebagai gambaran, serapan anggaran di Kota Mojokerto pada semester awal atau sekitar bulan Juni sudah mencapai sekitar 40 persen.
“Kalau nggak salah saya tadi baca sekitar 40 persen itu bulan Juni semester awal. Jadi kalau menurut saya mengatakan anomali Ya kurang pas. Harusnya ditingkatkan lagi untuk penyesuaian LKPP dari 5 ke 6," akunya.
Dio berharap agar OPD fokus dalam meningkatkan serapan anggaran, khususnya pada sektor pembangunan fisik. Hal ini mengingat banyak infrastruktur jalan yang memerlukan perbaikan.
“Ya kita harapkan fisik. Karena harapan masyarakat ini jalan itu kan banyak yang rusak dan sebagainya,” lanjutnya.
Menyikapi hal ini, komisi C berencana memanggil mitra kerjanya, termasuk BPKAD serta semua OPD kemitraan, untuk dilakukan hearing atau rapat dengar pendapat.
“BPKAD kan mitra kita. Maka dari itu tanggal 3 atau 4 itu sejalan sama rakor dengan rumah sakit tadi seiring dengan BPKAD. Semua OPD kemitraan kita kita panggil ke kantor untuk hearing," terangnya. (dit)
Editor : Aditya Yuda Setya Putra