OTT KPK BNPB, 14 Orang Ditangkap, Uang Rp1,4 Miliar dan Emas Disita
RADARTULUNGAGUNG,JAWAPOS.COM - OTT KPK BNPB menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu pihak yang diamankan adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian. Dalam operasi tersebut, penyidik turut menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia emas. Dugaan perkara ini juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengadaan dan penggunaan dana siap pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.
Penangkapan tersebut dilakukan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selain pejabat BNPB, pihak yang diamankan meliputi pejabat pembuat komitmen (PPK), tenaga ahli, pegawai BNPB, serta sejumlah pihak swasta.
Juru Bicara BNPB Berton Panjaitan menyatakan lembaganya tidak akan mengintervensi proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. BNPB menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada KPK.
Baca Juga: 7 Weton yang Diramal Berlimpah Rezeki pada 2026, Ada Selasa Kliwon hingga Sabtu Pon
KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
KPK masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk mengungkap konstruksi perkara, aliran uang, serta hubungan barang bukti dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana juga menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik.
Selain uang tunai sekitar Rp1,4 miliar, barang bukti yang disita berupa logam mulia, termasuk emas batangan dan tabungan emas. Namun, belum ada penjelasan terperinci mengenai asal-usul barang bukti tersebut ataupun kaitannya dengan pengadaan tertentu.
KPK juga perlu menelusuri apakah uang yang ditemukan berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, atau bentuk tindak pidana lainnya. Seluruh kemungkinan tersebut masih memerlukan pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Pada tahap awal, penangkapan tidak serta-merta menjadikan seluruh pihak yang diamankan sebagai tersangka. Status hukum dan pertanggungjawaban masing-masing orang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta perkembangan penanganan perkara.
Dana Siap Pakai Bencana Jadi Sorotan
Dugaan penyimpangan penggunaan dana siap pakai menjadi perhatian karena dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan bencana yang bersifat mendesak.
Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, pencairan dan penggunaan dana tersebut berkaitan dengan penetapan status keadaan darurat bencana serta pengajuan usulan resmi dari pemerintah daerah kepada kepala BNPB.
