RADAR TULUNGAGUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara ambisius menargetkan Indonesia mampu mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, suatu tujuan yang dicanangkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mewujudkan visi menjadi negara maju tersebut, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyatakan akan menggunakan strategi pembangunan ekonomi yang revolusioner, yang dinamai Sumitronomics.
Konsep ini diyakini mampu menjadi fondasi utama untuk membawa Indonesia naik kelas.
Dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/9/2025), Purbaya menegaskan bahwa situasi global masih diselimuti ketidakpastian, namun target pertumbuhan 8 persen adalah hal yang realistis.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia harus mengacu pada strategi Sumitronomics, sebuah gagasan pembangunan ekonomi yang bersumber dari pemikiran begawan ekonomi ternama, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
Inti dari gagasan ini sangat menekankan pada kemandirian ekonomi serta peran krusial negara sebagai penggerak utama perekonomian.
Purbaya menjabarkan secara rinci bahwa strategi perekonomian Indonesia yang berbasis pada Sumitronomics berlandaskan pada tiga pilar utama.
Yakni pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, pemerataan pembangunan atau manfaat pembangunan.
Dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Menkeu menekankan bahwa tanpa konsistensi menjaga tiga pilar tersebut, Indonesia akan kesulitan mencapai status negara maju.
Ia optimistis, dengan strategi ini, ekonomi diyakini bisa tumbuh di atas 6 persen dalam waktu dekat, dan dengan konsistensi, dapat mencapai target 8 persen dalam jangka menengah.
Untuk merealisasikan pilar-pilar Sumitronomics, Purbaya menyatakan perlunya mesin ekonomi yang berjalan selaras.
Tiga aspek utama yang harus diperkuat dan disinergikan adalah kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi.
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difungsikan sebagai katalis pertumbuhan.
Peran APBN ini adalah mendukung sektor swasta agar dapat menjadi motor penggerak utama.
Pemerintah akan terus memperkuat kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja besar dan memberikan dorongan kuat bagi perekonomian.
Baca Juga: Purbaya Effect Bikin Saham Rokok Menguat, Investor Optimis Kebijakan Cukai Baru, Ini Rinciannya
Sektor-sektor yang dimaksud Menkeu Purbaya meliputi pertanian, industri manufaktur, sektor padat karya, dan pariwisata.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperkuat peran "Danantara" untuk akselerasi investasi di sektor-sektor produktif dan bernilai tambah tinggi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global (global value chain).
Upaya ini juga mencakup penguatan hilirisasi sumber daya alam dan pemberian insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus.
Injeksi Likuiditas dan Perburuan Penunggak Pajak
Di sisi sektor keuangan, pemerintah mengambil langkah konkret dengan menggenjot likuiditas. Hal ini dilakukan melalui penempatan dana sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Tujuannya adalah memastikan pendanaan murah tersedia, sehingga kredit dapat tumbuh lebih tinggi, dan pada akhirnya akan mendorong konsumsi serta investasi.
Sebelumnya, langkah ini disebut telah berhasil mencapai tujuan Menkeu Purbaya, yaitu menurunkan bunga deposito.
Sementara itu, untuk perbaikan iklim investasi, Pemerintah akan menempuh langkah deregulasi, khususnya pada perizinan.
Menkeu juga mengumumkan akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah yang bertugas untuk memonitor, mengevaluasi, dan melakukan debottlenecking koordinasi lintas sektor.
Di samping upaya investasi, Purbaya juga menegaskan fokusnya pada peningkatan kepatuhan pajak.
Ia secara tegas akan mengejar 200 penunggak pajak yang telah diputus bersalah untuk melunasi utang pajak senilai Rp 60 triliun tahun ini.
Purbaya berjanji akan memaksa mereka membayar dalam waktu seminggu. Jika kewajiban ini tidak segera dilunasi, bisnis para penunggak pajak tersebut dipastikan bakal terganggu.
Meskipun demikian, Purbaya menjanjikan perlakuan yang adil bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya, dengan membuka saluran khusus untuk pengaduan masalah (DJP).
Gagasan Sumitronomics yang diusung Purbaya mendapat respons positif dari Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin.
Baca Juga: Purbaya Effect Bikin Saham Rokok Menguat, Investor Optimis Kebijakan Cukai Baru, Ini Rinciannya
Ia menilai konsep ini masih sangat relevan dengan kondisi saat ini dan dapat menjadi pilar penting untuk mencapai target pembangunan.
Namun, Puteri menekankan pentingnya upaya ekstra dalam menghadapi berbagai tantangan struktural yang ada.
Tantangan tersebut meliputi peningkatan produktivitas, revitalisasi industri, memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memastikan efisiensi birokrasi, dan memperbaiki iklim investasi.
Puteri juga sependapat bahwa semua mesin pertumbuhan, termasuk fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan, perlu bergerak sinergis, dipacu bersama dengan motor utama dari sektor swasta.
Baca Juga: Mbak Tutut Gugat Menkeu Purbaya Terkait Larangan ke Luar Negeri, Piutang Negara Jadi Akar Masalah
Di sisi lain, Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, turut menanggapi bahwa investasi merupakan kunci utama untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi.
Ia juga mengingatkan pemerintah akan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat agar tidak mengalami penurunan.
Herry juga menyoroti pentingnya pemilihan sektor usaha yang memiliki multiplier effect besar, tidak hanya terhadap perekonomian, tetapi juga terhadap penyerapan tenaga kerja.
Purbaya menegaskan, target pertumbuhan tinggi ini sangat penting agar Indonesia dapat naik kelas dan setara dengan negara maju seperti Singapura.
Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045.
Editor : Dharaka R. Perdana