Sidak tersebut dilakukan untuk memverifikasi langsung keluhan masyarakat terkait kuota KUR yang disebut “gaib” dan dugaan permintaan agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta. Temuan di lapangan pun membuka fakta menarik tentang bagaimana kebijakan KUR BRI 2026 seharusnya dijalankan.
Dalam rekaman video yang viral di YouTube, Maman Abdurrahman terlihat berbincang langsung dengan petugas marketing BRI. Ia menanyakan secara rinci prosedur pengajuan kredit, mulai dari persyaratan usaha, survei lapangan, hingga persoalan jaminan.
Dialog ini menjadi penting karena menyangkut ribuan pelaku UMKM yang berharap bisa mengakses pembiayaan murah dari pemerintah melalui program KUR BRI 2026.
Maman secara tegas mempertanyakan isu yang berkembang luas di masyarakat, yakni masih adanya permintaan agunan untuk pinjaman KUR mulai dari Rp1 juta hingga Rp100 juta. Menurut kebijakan pemerintah, kredit di rentang tersebut seharusnya bebas jaminan. “Kalau masih ada yang minta agunan, berarti itu mempersulit masyarakat,” tegas Maman di hadapan petugas BRI dalam video tersebut.
H2: Pinjaman Rp1–100 Juta Wajib Tanpa Agunan
Dalam sidak itu, petugas BRI menjelaskan bahwa KUR BRI 2026 untuk plafon Rp1 juta sampai Rp100 juta tidak boleh disertai jaminan apa pun. Syarat utama hanya dua, yakni memiliki usaha dan lolos BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Setelah itu, bank akan melakukan survei untuk memastikan usaha benar-benar berjalan dan memiliki kemampuan mengangsur cicilan.
Petugas tersebut juga menyebut bahwa bank akan menghitung kapasitas usaha pemohon. Jika pengajuan Rp50 juta misalnya, maka akan dihitung apakah omzet dan laba usaha mampu menutup cicilan dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu hingga lima tahun. Skema ini dimaksudkan agar debitur tidak kesulitan membayar.
Namun, fakta di lapangan kerap berbeda. Banyak pelaku UMKM mengaku masih diminta sertifikat atau BPKB kendaraan sebagai jaminan. Maman pun menyebut kondisi ini bertentangan dengan aturan pemerintah.
Menurutnya, risiko kredit sudah dilindungi asuransi, sehingga tidak ada alasan bagi bank meminta agunan tambahan.
H2: Kuota KUR BRI 2026 Dihapus, Akses Lebih Terbuka
Selain soal jaminan, isu lain yang disorot adalah kuota KUR. Selama ini banyak nasabah mengeluhkan kuota KUR cepat habis, bahkan di awal bulan. Dalam sidak tersebut, petugas BRI menjelaskan bahwa setiap unit memang memiliki alokasi kuota, namun jika habis bisa mengajukan tambahan.
Yang menarik, Maman mengungkapkan kebijakan baru mulai 1 Januari 2026. Pemerintah akan menghapus sistem kuota, sehingga penyaluran KUR BRI 2026 menjadi tidak terbatas. Artinya, selama syarat terpenuhi dan analisis kelayakan lolos, pengajuan bisa tetap diproses tanpa terkendala kuota tahunan.
“Per 1 Januari sudah tidak ada lagi kuota-kuota. Bunganya tetap 6 persen,” ujar Maman dalam video tersebut. Ini menjadi angin segar bagi UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pembiayaan.
H3: Bunga Flat 6 Persen untuk Semua Pengajuan
Kebijakan penting lainnya adalah soal bunga. Dalam KUR BRI 2026, pemerintah menetapkan suku bunga flat 6 persen per tahun, baik untuk pengajuan pertama maupun top up berikutnya. Artinya, tidak ada lagi bunga berjenjang yang biasanya lebih tinggi pada pengajuan kedua atau ketiga.
Kebijakan ini dinilai akan membuat cicilan lebih ringan dan perhitungan keuangan UMKM lebih stabil. Dengan bunga yang konsisten, pelaku usaha bisa merencanakan arus kas dengan lebih baik.
H2: Syarat Usaha dan BI Checking Tetap Jadi Kunci
Meski akses diperluas, bank tetap akan memperketat aspek kehati-hatian. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa pemohon KUR BRI 2026 wajib memiliki usaha yang sudah berjalan minimal enam bulan. Hal ini harus dibuktikan dengan dokumen seperti SKU, SIUP, atau TDP.
Selain itu, BI Checking menjadi faktor penentu. Jika riwayat kredit pemohon buruk atau masuk kategori bermasalah, maka pengajuan hampir pasti ditolak. Dengan kebijakan KUR yang makin longgar, perbankan justru akan semakin selektif untuk menjaga kualitas kredit.
Sidak Menteri UMKM ini menegaskan bahwa secara aturan, KUR BRI 2026 dirancang untuk memudahkan UMKM, bukan mempersulit. Tantangan terbesar kini adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Masyarakat pun diimbau aktif melapor jika masih menemukan praktik yang menyimpang dari aturan resmi.Baca Juga: Rekrutmen CPNS Kementerian Agama 2024 Dibuka 20.772 Formasi, Peluang Emas Fresh Graduate, Lulusan Ma’had Aly, hingga Putra-Putri Papua
Editor : Fadhilah Salsa Bella