RADAR TULUNGAGUNG – Keputusan kader muda Partai Golkar melaporkan pembuat dan penyebar konten meme yang menyerang Ketua Umum mereka, Bahlil Lahadalia, ke pihak kepolisian menuai perhatian publik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, memastikan bahwa langkah hukum yang diambil oleh organisasi sayap partai itu bukanlah sekadar upaya membela Bahlil secara pribadi.
Melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yakni menjaga media sosial agar tidak diwarnai oleh konten yang melewati batas.
Laporan yang dibuat oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) ini ditegaskan sebagai inisiatif murni, tanpa ada instruksi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Konten yang menjadi dasar pelaporan terhadap pembuat dan penyebar meme Bahlil Lahadalia dianggap telah melampaui batas kritik yang wajar.
Sarmuji menyebutkan bahwa akun-akun media sosial yang dilaporkan tersebut tidak hanya mengkritik, tetapi sudah mengandung penghinaan yang bersifat rasial, fitnah, hoaks, dan framing jahat terhadap pribadi Bahlil Lahadalia.
Kritikan, menurut Sarmuji, merupakan bagian dari demokrasi dan kebebasan berekspresi, namun penghinaan dan kebohongan tidak boleh dibiarkan menjadi budaya baru di ruang publik.
Oleh karena itu, langkah hukum ini harus dipahami sebagai upaya membangun ruang digital yang lebih sehat dan beradab, bukan sebagai bentuk pembungkaman kritik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, turut menyoroti isu ini dengan pandangan bahwa banyak serangan personal yang diarahkan kepada Bahlil yang tidak didasarkan pada fakta.
Idrus memandang bahwa opini-opini yang beredar di masyarakat terhadap Bahlil sudah mengarah pada framing negatif yang dinilai kebablasan.
Kritik yang dianggap kebablasan adalah kritik yang tidak mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Idrus menekankan bahwa cara menyampaikan kritik harus mempertimbangkan nilai demokrasi Pancasila, yang diinspirasi oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya.
Laporan polisi yang melibatkan nama Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dibuat oleh kader DPP AMPI ke Bareskrim Polri pada Senin, 20 Oktober 2025.
AMPI mengadukan sekitar 30 akun media sosial yang membuat dan menyebarkan meme yang menyerang pribadi Bahlil
Sementara itu, PP AMPG juga membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada tanggal yang sama, menuding sejumlah akun media sosial menyebarkan konten yang menyerang personal dan martabat Bahlil Lahadalia.
Wakil Ketua Umum AMPG, Sedek Bahta, menyatakan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk melaporkan beberapa akun media sosial yang secara terstruktur dan masif menyerang pribadi, marwah, dan martabat Ketua Umum Partai Golkar.
Sedek menyebut bahwa setidaknya lima hingga tujuh akun mengunggah konten masif terhadap Bahlil, dan jumlah ini berpotensi bertambah karena mereka masih menyisir akun-akun lain.
AMPG berharap langkah hukum ini menjadi peringatan keras bagi pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menyebarkan konten yang menyerang pribadi seseorang.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP AMPI Steven Izaac Risakotta mengatakan bahwa pengaduan masyarakat (dumas) yang mereka buat di Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Tujuan dumas ini adalah memberikan efek jera bagi pemilik akun-akun yang menghina Bahlil sebagai pembina AMPI.
Steven menekankan bahwa penyampaian sesuatu di media harus dilakukan secara objektif dan bijak. Beberapa akun yang diadukan, antara lain, adalah Instagram @kementeriankegelapan dan @kementerian_kurangajar.
Selain dari organisasi sayap partai, kelompok relawan seperti PILAR 08 juga turut melaporkan dugaan ujaran kebencian terhadap Bahlil Lahadalia ke Bareskrim Polri pada Senin, 20 Oktober 2025.
Ketua Umum PILAR 08, Kanisius Karyadi, mengungkapkan bahwa alasan pelaporan mereka adalah karena ditemukan pola serangan buzzer yang terstruktur dan masif, menyebarkan informasi palsu untuk mendiskreditkan Bahlil.
Kanisius menilai tindakan terlapor menghasut masyarakat supaya membenci Bahlil Lahadalia, terlihat jelas dari peningkatan serangan verbal.
Menanggapi kegaduhan laporan ini, Sekjen Golkar Muhamad Sarmuji, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, menyatakan bahwa DPP akan memanggil para pelapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Sarmuji mengaku ingin mengetahui motif sebenarnya di balik langkah hukum sepihak ini, sebab anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi atau mengajukan izin kepada pimpinan partai.
Meskipun demikian, Sarmuji kembali menekankan bahwa semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga ruang publik agar terhindar dari fitnah, rasisme, hoaks, dan framing jahat.
Ia menjamin bahwa tidak ada instruksi apapun dari DPP Golkar untuk membawa masalah ini ke ranah kepolisian.
Idrus Marham menambahkan bahwa terlepas dari kritik yang kebablasan, kinerja Bahlil dalam setahun pertamanya memimpin Kementerian ESDM dinilai cukup baik.
Oleh karena itu, jika kritik hendak disampaikan atas performa Bahlil, Idrus mengimbau agar hal tersebut dilontarkan lewat cara yang demokratis.
Penegasan dari Golkar ini menunjukkan bahwa mereka mendukung kebebasan berekspresi, namun akan mengambil sikap tegas terhadap penghinaan dan fitnah yang merusak integritas dan martabat tokoh publik. ****
Editor : Dharaka R. Perdana